com, Jakarta - Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE saat ini kembali banyak diperbincangkan usai dibahas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang; UU No. Berikut penjelasannya: Pertama, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) melarang: Setiap Orang dengan Ilustrasi: BAS. Pertama, pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan May 28, 2021 · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ujaran kebencian di media sosial dan sistem elektronik, sebelumnya diatur di dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Perbesar., yang dipublikasikan pertama kali pada Senin, 16 Januari 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Sovia Hasanah, S.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. UU No., pada Selasa, 9 Oktober 2018, kedua kalinya pada Kamis, 22 Dasar Hukum Pemalsuan Data Pribadi Ketentuan mengenai larangan dan ancaman konsekuensi atas tindakan pemalsuan data pribadi tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; UU No.id) Liputan6. Sementara itu, pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta. Diperbarui 16 Feb 2021, 15:07 WIB. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”) pada dasarnya merupakan bagian dari PSE secara umum., M. Perbesar.500 juta subside tiga bulan kurungan. Listyo Isi Pasal 29 UU ITE 2024 tentang Ancaman Kekerasan. Adapun, bunyi Pasal 29 UU 1/2024 adalah sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung UU ITE merupakan singkatan dari Undang Undang No. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat artikel dengan judul Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online yang dibuat oleh Adi Condro Bawono, S. pujiyono suwadi. “Komposisi amandemen tersebut terdiri dari 14 pasal existing diubah dan 7 pasal baru yang ditambah,’’ ujar Partner Assegaf Hamzah Isi Pasal 29 UU ITE 2024 tentang Ancaman Kekerasan.go.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.H. UU No.A. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet yang pertama kali dibuat oleh Hendri Sasmita Yuda, S. Pemerintah Usul Ada Mekanisme Restorative Justice dalam Revisi UU ITE. Dalam UU ITE, terdapat jeratan hukum bagi pelaku peretasan atau hacker. Di dalam Undang-undang ITE, pengaturan tentang larangan menyebarkan video asusila telah diatur di dalam pasal 45 ayat 1 Undang-undang No 19 Tahun 2016. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Jerat Pasal Pelaku Bullying di Media Sosial yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S. Pencemaran Nama Baik oleh Warganet dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, tindakan menyebarkan gambar dan video pornografi pada dasarnya termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan mengacu padaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah olehUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”). UU No. a. 11 Tahun 2006 b. Salah satu contoh konten ilegal dalam salah satu kasus pelanggaran UU ITE adalah a. 1 Tahun 2024 tidak mencantumkan aturan yang sebelumnya ada di Pasal 27 ayat (3) tentang pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui saluran elektronik. Mengedit foto dengan sepengetahuan pemilik b. Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu DPR telah mengesahkan RUU Perubahan Kedua RUU ITE. Alasannya belakangan ini menurut Jokowi banyak warga masyarakat yang saling melaporkan dengan menggunakan aturan hukum tersebut. Perlu diketahui bahwa Pasal 29 UU ITE di atas telah diubah oleh Pasal 29 UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE.H.H. Setidaknya, ada dua pasal yang selama ini menjadi perdebatan. Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016; Nancy E. Dengan demikian, semua konsekuensi hukum PSE sebagaimana Istilah hoax /hoaks tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum telah resmi disahkan perubahannya, disampaikan Presiden Joko Widodo kepada ketua DPR RI melalui Surat Nomor R-58/PRES/12/2023 tanggal 16 Desember 2021. Adapun pencemaran nama baik melalui media elektronik termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Menurutnya, UU No. 11 Tahun 2010. Persetujuan Anda untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan Penyelenggara CC berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan Peraturan Pemerintah No. Bagaimana bunyi sanksi pidana baru tersebut? Yuk jangan lewatkan pembahasan mendalam Pasal Ujaran Kebencian dalam UU ITE .

Pasal 30 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun. Lihat Foto. Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu Jan 13, 2024 · DPR telah mengesahkan RUU Perubahan Kedua RUU ITE. Aturan informasi transaksi dan eletronik teranyar itu menjadi payung hukum dalam sektor penyelenggaraan sistem elektronik. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016; Nancy E. Referensi: Friskilla Clara S.1 Tahun 2024 salah satu solusi kecil untuk menjawab soal perilaku yang gemar melaporkan dengan pasal pencemaran nama baik. Kemudian, tindakan menyebarkan gambar dan video pornografi pada dasarnya termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan mengacu padaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah olehUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”). Baik cetak maupun elektronik, baik lisan maupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Feb 16, 2021 · 8 Tanggapan soal UU ITE yang Belakangan Ramai Dibahas. 4, 2022; Mahrus Ali. Dari 103 tersangka di kasus ini, kata dia, hanya 29 tersangka di antaranya yang diambil keterangan setelah ditahan. Kemudian menjawab pertanyaan Anda pasal mana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan jual beli tiket online, maka bergantung pada pihak penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Membuat/menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan dalam bentuk gambar, video UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. Pilihan diantara keduanya, tergantung kepada gelagat perkembangan tindak pidana di bidang ITE (kejahatan siber). 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”) pada dasarnya merupakan bagian dari PSE secara umum. Dua di antaranya adalah Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat Adapun ketentuan hukum mengenai larangan judi online terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan , mentransmisikan , dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian . Di atas adalah beberapa manfaat yang juga sekaligus menjadi pelengkap jawaban dari pertanyaan apa itu UU ITE. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Terima kasih atas pertanyaan Anda.go. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. Pasal 27 ayat (2) RUU ITE memuat sanksi pidana baru terhadap pelaku perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian. Perubahan UU ini dilakukan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, teknologi informasi Khusus Pasal 27 ayat (3) UU ITE di atas, memuat unsur “penghinaan” dan “pencemaran nama baik” yang merujuk pada Pasal 310 KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 433 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. 11 Tahun 2010. Jakarta, Ditjen Aptika - Sejumlah pasal dalam UU ITE memiliki celah multitafsir, pasal-pasal tersebut dinilai menghambat kebebasan berekspresi. Pada dasarnya, judi online merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Rencananya, besok Selasa (6/1), MK akan menyidangkan kembali permohonan yang diajukan Iwan. 2, No. Sejumlah rumusan norma dalam UU No. Devira Prastiwi. Pelanggaran terhadap Pasal 16A dapat dikenakan sanksi Resmi sudah persetujuan diberikan DPR secara bulat terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua UU No.H. Namun, saat ini ketentuan tersebut diubah dengan Pasal 28 ayat (2) jo. Adapun, bunyi Pasal 29 UU 1/2024 adalah sebagai berikut: Adapun, bunyi Pasal 29 UU 1/2024 adalah sebagai berikut: Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [6] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”), denda dilipatgandakan 1. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 yang berbunyi: Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1), (2) dan (4) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. INTISARI JAWABAN.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.000 kali Sep 25, 2020 · Bertolak dari penjelasan di atas, maka kemudian muncul pertanyaan selanjutnya tentang kedudukan dari pasal 26 UU-ITE seperti apa? Jawaban atas pertanyaan di atas bisa dijawab bahwa ketentuan yang ada di dalam pasal 26 UU-ITE adalah subset dari rezim perlindungan data pribadi, yaitu hak untuk penghapusan informasi yang dianggap sudah tidak relevan. Objective: The importance of an electronic deal is the validity of the electronic information contained in it. YLBHI juga mencatat ada banyak persoalan dalam penegakan hukum yang terkait kasus kebebasan berpendapat. A-Z Masalah UU ITE: Panduan Memahami Masalah UU ITE yang Banyak Banget. 11 Tahun 2006 b. Saat ini pemerintah sudah mengeluarkan sebuah regulasi yang mengatur yakni UU 19/2016 tentang ITE, PP 71/2019 tentang PSTE, dan yang terbaru PM Kominfo 5/2020 tentang PSE Revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) diakui menimbulkan pertanyaan dari banyak kalangan. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun. Pasal yang dipersoalkan pun sama, yakni Pasal 27 ayat (3) UU ITE. 1 Tahun 2024. 2. UU No. Devira Prastiwi. 4, 2022; Mahrus Ali. 2. Revisi UU ITE itu mutlak dilakukan.

2 days ago · Pada dasarnya, seseorang yang menyebarkan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan pidana berdasarkan UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE.. Namun, saat ini ketentuan tersebut diubah dengan Pasal 28 ayat (2) jo. Plate mengakui bahwa ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kerap dianggap "pasal karet". Pada dasarnya, seseorang yang menyebarkan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan pidana berdasarkan UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE.CO – Tahukah kamu, UU ITE itu sebenarnya UU yang penting dan harus ada.H. UU No. Feb 17, 2023 · Pesatnya pertumbuhan platform daring atau digital saat ini perlu didukung oleh seperagkat aturan atau regulasi yang mengatur tentang penggunaan media sosial dan internet. Dalam pasal-pasal pada Bab VIII UU ITE tentang Perbuatan yang dilarang,digunakan unsur "setiap orang" padahal perbuatan yang dilarang seperti, spam, craking, fraudulent, virus,flooding, atau tindakn merusak lainya akan dilakukan oleh mesin olah progarm, dan bukan dilakkukan langsung oleh manusia. Kemudian, orang yang melanggar Pasal 30 ayat (1) UU ITE berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU ITE. [1] Dec 20, 2023 · Penghinaan kepada orang yang sudah mati (Pasal 320-321 KUHP atau Pasal 439 UU 1/2023). Setidaknya, ada dua pasal yang selama ini menjadi perdebatan. Adapun, bunyi Pasal 29 UU 1/2024 adalah sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung Journal of Law and Sustainable DevelopmentLegal Comparison of Electronic Contract in Electronic Commerce Between Indonesia and the United States Based on the United Nations Commission on International Trade Law. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 yang berbunyi: Jan 9, 2024 · Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1), (2) dan (4) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Perbuatan seseorang yang menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (“SARA”) melalui media elektronik adalah perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024. Sejumlah rumusan norma dalam UU No. Sayang sekali, di dalam isi dan penerapannya, ternyata menimbulkan banyak masalah. Padahal merujuk Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) cenderung dominan bersifat dwingend recht atau memaksa. Pada 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan Nuril dilaporkan ke polisi karena merekam dan menyebarkan rekaman tersebut. Sekedar mengingatkan, permohonan yang diajukan oleh sejumlah blogger ini mirip dengan yang diajukan oleh Iwan Piliang. Perlu diketahui bahwa Pasal 29 UU ITE di atas telah diubah oleh Pasal 29 UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Salah satu contoh konten ilegal dalam salah satu kasus pelanggaran UU ITE adalah a. Di Indonesia sudah ada instrumen hukum yang mengatur tentang teknologi informasi, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tentunya penggunaan media elektronik dengan tidak sepatutnya dapat dipidana apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam UU ITE seperti contoh membuat dan mengirimkan Perlindungan Konsumen Menurut UU ITE Merujuk pada UU ITE dan PP PSTE , transaksi jual beli online tersebut diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. [1] Penghinaan kepada orang yang sudah mati (Pasal 320-321 KUHP atau Pasal 439 UU 1/2023). Undang-Undang No. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024. Bila tindak pidana Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo Pasal 45B UU No. Pencemaran Nama Baik oleh Warganet dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Willard. Baca juga: YLBHI: Revisi UU ITE Seharusnya Jadi Prioritas. Sepanjang penelusuran kami, tidak ada aturan khusus mengenai TPPO dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/ Jul 19, 2019 · Menurut Wirjono Projodikoro sebagaimana dikutip dalam tulisan Shinta Agustina yang berjudul “Meninjau Ulang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik sebagai Pembatas Kebebasan Berekspresi: Rekomendasi untuk Revisi KUHP dan UU ITE” pada buku Kebebasan Berekspresi di Indonesia - Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya (hal. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Kemudian, orang yang melanggar Pasal 30 ayat (1) UU ITE INTISARI JAWABAN., M. Listyo Setidaknya terdapat tiga poin penting dalam amandemen UU ITE yang telah direvisi tersebut, yaitu transaksi elektronik, kontrak elektronik internasional, dan perlindungan anak sebagai pengguna sistem elektronik. Pasal ujaran kebencian di media sosial dan sistem elektronik, sebelumnya diatur di dalam Pasal 28 ayat (2) jo. 11 Tahun 2018 c., pada Selasa, 9 Oktober 2018, kedua kalinya pada Kamis, 22 Dasar Hukum Pemalsuan Data Pribadi Ketentuan mengenai larangan dan ancaman konsekuensi atas tindakan pemalsuan data pribadi tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024. UU No. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu pasal 5 ayat (1) yang berbunyi Diskusi Publik UU ITE: Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP, UU ITE, RKUHP'secara daring, Kamis (19/3/2021). Tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita hoax atau berita bohong ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian khusus pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU ITE (kominfo. Keberpihakan UU ITE Terbaru Terhadap Perlindungan Anak. Adapun bunyi Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 terkait dengan ujaran Ika Shinta Utami Nur Agustin dan Tomy Michael. Pertama, pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan Sebenarnya sebelum ada UU ITE, telah ada undang-undang lain yang telah mengatur alat bukti digital, misalnya: Pasal 26 A UU20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan Tipikor; Pasal 15 ayat (1) UU 8/1997 tentang Dokumen Perusahaan; Pasal 38 UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang; Journal of Law and Sustainable DevelopmentLegal Comparison of Electronic Contract in Electronic Commerce Between Indonesia and the United States Based on the United Nations Commission on International Trade Law. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. Jun 11, 2022 · Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce, yakni sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu berupa Hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4. Dengan demikian, semua konsekuensi hukum PSE sebagaimana Istilah hoax /hoaks tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. dari Indonesia Cyber Law Community (ICLC) yang dipublikasikan pada Rabu, 2 Januari 2013 dan dimutakhirkan pertama kali pada Selasa, 4 Agustus 2020.

Menjawab pertanyaan tentang keabsahan perjanjian elektronik, maka pada prinsipnya keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Hal ini diutarakan oleh Direktur Penyidikan dan Penindakan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Teguh Arifiyadi pada acara diskusi Hukumonline bertajuk “Arah Kebijakan Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Indonesia Pasca Revisi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya mengatur bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. 99.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) cenderung dominan bersifat dwingend recht atau memaksa. Baca selengkapnya di sini: Menilik Perubahan UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 yang Baru Saja Disahkan Pada dasarnya, perbuatan Anda yang mengunggah/posting keluhan mengenai orang lain ke media sosial, berpotensi menyerang kehormatan atau nama baik orang tersebut. Pada 26 september 2018, MA lewat putusan kasasi menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp.000 kali Pesatnya pertumbuhan platform daring atau digital saat ini perlu didukung oleh seperagkat aturan atau regulasi yang mengatur tentang penggunaan media sosial dan internet. Endah Sri Astuti. 123), bahwa pernyataan yang dikeluarkan orang untuk menghina sangat Jan 23, 2024 · Pada dasarnya, judi online merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.com, Jakarta - Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE saat ini kembali banyak diperbincangkan usai dibahas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community (ICLC) Teguh Arifiyadi menuturkan bahwa prostitusi online tidak bisa dikenakan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), melainkan cukup menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketika mengomentari maraknya prostitusi online belakangan ini. Diperbarui 16 Feb 2021, 15:07 WIB. dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Juli 2018, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Dian Dwi Jayanti, S. Hal ini termasuk dalam perbuatan yang dilarang di Pasal 27A UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE, dan dapat diancam pidana penjara maksimal 2 tahun, dan/atau denda maksimal Rp400 juta.T, Eko Soponyono, AM. Feb 19, 2021 · Jakarta, Ditjen Aptika - Sejumlah pasal dalam UU ITE memiliki celah multitafsir, pasal-pasal tersebut dinilai menghambat kebebasan berekspresi. UU ITE No. UU ITE (kominfo. 11 Tahun 2018 Pasal 45A ayat 2: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan Tanggapan terhadap penerapan UU ITE di negara Indonesia. 123), bahwa pernyataan yang dikeluarkan orang untuk menghina sangat Pada dasarnya, judi online merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Aturan itu sudah diatur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun bunyi Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 terkait dengan ujaran Ika Shinta Utami Nur Agustin dan Tomy Michael. Bagaimana bunyi sanksi pidana baru tersebut? Yuk jangan lewatkan pembahasan mendalam Pasal Ujaran Kebencian dalam UU ITE . 12. 11 Tahun 2008* d. 19 Tahun 2016 tentang Perub Mengenal Pasal 29 UU ITE (Pasal untuk Menjerat Pelaku Pengancaman melalui Media Sosial) Halaman 1 - Kompasiana. Membuat/menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan dalam bentuk gambar, video Sep 25, 2018 · UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. 28. 2, No. Perlu diketahui bahwa Pasal 29 UU ITE di atas telah diubah oleh Pasal 29 UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Referensi: Friskilla Clara S.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Adakah Syarat dan Ketentuan Khusus Untuk Melapor Kasus UU ITE? dapat kita lihat di dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP Penyelenggara CC berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan Peraturan Pemerintah No. Berikut penjelasannya: Pertama, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) melarang: Setiap Orang dengan May 3, 2015 · Ilustrasi: BAS. Adapun pencemaran nama baik melalui media elektronik termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Feb 11, 2021 · a.H. Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community (ICLC) Teguh Arifiyadi menuturkan bahwa prostitusi online tidak bisa dikenakan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), melainkan cukup menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketika mengomentari maraknya prostitusi online belakangan ini. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Copy Link. Mengedit foto dengan sepengetahuan pemilik b. Sepanjang penelusuran kami, tidak ada aturan khusus mengenai TPPO dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/ Menurut Wirjono Projodikoro sebagaimana dikutip dalam tulisan Shinta Agustina yang berjudul “Meninjau Ulang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik sebagai Pembatas Kebebasan Berekspresi: Rekomendasi untuk Revisi KUHP dan UU ITE” pada buku Kebebasan Berekspresi di Indonesia - Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya (hal. Copy Link.A.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), resmi diundangkan 4 Januari 2024. UU No. Ada dua alternatif, apakah membuat undang-undang sendiri tentang UU Tindak Pidana Teknologi Informasi atau menyempurnakan ketentuan pidana yang dimuat dalam UU ITE. Lalu, orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Menyebarkan berita secara luas c. Hal yang serupa juga sudah diatur di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. UU No.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi UU. Willard. UU No.Penjelasan Pasal 95 KUHAP). Lalu, terkait ketentuan mengenai rekaman telepon sebagai alat bukti dalam perkara perdata, kita perlu merujuk pada Pasal 5 UU 1/2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE. UU 1/2024 mengharuskan PSE harus mematuhi betul aturan perlindungan anak karena terdapat sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik ( Digital Evidence ). pujiyono suwadi. Foto: RFQ .T, Eko Soponyono, AM. Akan tetapi, dalam pengertian yang lebih sempit, pengaturan tindak pidana siber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) sama halnya seperti Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce, yakni sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu berupa Hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Biar nggak ada lagi korban kriminalisasi karena UU ini. 11 Tahun 2008* d. Adapun, bunyi Pasal 29 UU 1/2024 adalah sebagai berikut: Adapun, bunyi Pasal 29 UU 1/2024 adalah sebagai berikut: Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [6] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”), denda dilipatgandakan 1. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 8 Tanggapan soal UU ITE yang Belakangan Ramai Dibahas. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat artikel dengan judul Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online yang dibuat oleh Adi Condro Bawono, S. Bedanya, Iwan lebih awal mendaftarkan ke MK., yang dipublikasikan pertama kali pada Senin, 16 Januari 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Sovia Hasanah, S. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: 1.id) Liputan6. Sebagai informasi, kami akan meluruskan dasar hukum yang digunakan dalam pertanyaan Anda yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU 20/2016”) sebagaimana telah mencabut keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU 15/2001”). Saat ini pemerintah sudah mengeluarkan sebuah regulasi yang mengatur yakni UU 19/2016 tentang ITE, PP 71/2019 tentang PSTE, dan yang terbaru PM Kominfo 5/2020 tentang PSE Dec 18, 2023 · Hukuman Penyebar Gambar dan Video Pornografi. 11 Tahun 2018 c. Foto: RFQ . Ilustrasi UU ITE (Shutterstock) KOMPAS. Sementara itu, pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta. UU ITE telah mengalami beberapa perubahan, di antaranya pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan UU No. Perlu diketahui bahwa Pasal 29 UU ITE di atas telah diubah oleh Pasal 29 UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE.com Isi Pasal 30 ayat (1) UU ITE. Kemudian menjawab pertanyaan Anda pasal mana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan jual beli tiket online, maka bergantung pada pihak penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat (2) RUU ITE memuat sanksi pidana baru terhadap pelaku perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian. Objective: The importance of an electronic deal is the validity of the electronic information contained in it. Hukuman Penyebar Gambar dan Video Pornografi. Pada dasarnya, terdapat 5 alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Terima kasih atas pertanyaan Anda.H. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu pasal 5 ayat (1) yang berbunyi Mar 19, 2021 · Diskusi Publik UU ITE: Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP, UU ITE, RKUHP'secara daring, Kamis (19/3/2021). mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Adakah Syarat dan Ketentuan Khusus Untuk Melapor Kasus UU ITE? dapat kita lihat di dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP Hal-hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan; UU No.H. Endah Sri Astuti.H. MOJOK. Selebihnya, undang-undang ini menjamin penuh keamanan dan perlindungan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya ketika melakukan aktivitas yang melibatkan teknologi, informasi dan transaksi elektronik. Jan 23, 2024 · Pada dasarnya, judi online merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita hoax atau berita bohong ini. Menyebarkan berita secara luas c. 28.. pada 12 April 2023.